PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FH UNSOED TAHUN 2021 Fakultas Hukum
Pendaftaran S2 / Pascasarjana UPH. Anda akan mengetahui proses pendaftaran s2. Jangan lewatkan kesempatan PERPANJANGAN mendapatkan Potongan Biaya Kuliah sampai dengan 30%* dengan besaran potongan sampai dengan 4,5 juta-an* untuk pendaftaran di gelombang 3 dengan batas akhir pendaftaran sampai dengan 31 Mei 2021. *syarat dan ketentuan berlaku
Magister Kenotariatan Ugm PDF
Terdapat 9 syarat yang harus dipenuhi pendaftar beasiswa program S2, yaitu: Lulus S1 tahun 2016 sampai dengan 2021 dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi dengan nilai A atau B. IPK S2 minimal 3,25 untuk PTN/PTS dengan akreditasi A, IPK S1 minimal 3,4 untuk PTN/PTS dengan akreditasi B. Melampirkan sertifikat TOEFL ITP/AcEPT UGM.
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Visi Program Studi Magister Kenotariatan FHUI mengacu pada Visi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu, menjadi Pusat Ilmu Hukum Unggulan dan Berdaya Saing di Asia Tenggara. Untuk mencapai visi ini, berbagai fasilitas disediakan, baik di lingkungan Fakultas maupun di lingkungan Universitas Indonesia. Keunggulan yang dimiliki Program Studi.
Magister Kenotariatan Unpas Juara Tiga Padjadjaran Notarial Fair
Informasi Pendaftaran. Lihat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur - Indonesia Phone : +62 341 553898 Fax : +62 341 566505 Email : [email protected].
Scholarships Fakultas Magister Kenotariatan FH Unair
Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum UGM diselenggarakan sejak tahun akademik 2000/2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2000 tentang Perubahan Status Program Pendidikan Spesialis Notariat Menjadi Program Studi Magister Kenotariatan pada Universitas Gadjah Mada.
Magister Kenotariatan Upgrading Dosen Magister Kenotariatan USU
Ketua Program Studi Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. Gambaran Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran merupakan program studi dengan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kurikulum pada program ini dirancang dengan masa studi 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan total 46 (empat puluh enam) sks (kurikulum 2023).โฆ
Rekomendasi Magister Kenotariatan Univesitas Swasta Indonesia Universitas123 Platform
Universitas Sebelas Maret (UNS) memberi kesempatan kepada lulusan Program Magister (S-2) UNS yang berprestasi tinggi untuk menempuh pendidikan di program Doktor (S-3) UNS dan mendapatkan beasiswa S-3 berupa "pembebasan Sumbangan Pengembangan Intitusi (SPI)" dan "pembebasan uang kuliah tunggal (UKT)" selama enam (6) semester.
Gelaran Launching Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
PROFIL. Program Studi Magister Kenotariatan dibuka Berdasarkan SK Menristek Dikti RI No. 484/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister pada Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto. Program Magister Kenotariatan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang dapat berperan sebagai Notaris, PPAT, Akademisi, Pejabat.
Scholarships Fakultas Magister Kenotariatan FH Unair
Dokumen MoU atau Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur kerjasama). Daya tampung Program Studi Magister Kenotariatan Tahun Akademik 2021/2022 adalah 100 mahasiswa. Mahasiswa yang telah bekerja dapat mengikuti perkuliahan kelas sore, dengan jadwal setiap hari pukul 16.30 - selesai dan sabtu.
DIRJEN AHU CAHYO RAHADIAN MUZHAR BERIKAN KULIAH UMUM BAGI MABA PRODI MAGISTER KENOTARIATAN UNPAD
Beasiswa Reguler diberikan untuk jenjang pendidikan: Magister Program satu gelar (single degree) dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan; Doktor Program satu gelar (single degree) dengan durasi pendanaan studi paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.; Durasi pendanaan studi program magister psikologi profesi dapat melebihi 24 (dua puluh empat) bulan.
MAGISTER KENOTARIATAN UGM
Universitas Diponegoro (Undip) Di Undip, Program Magister Kenotariatan merupakan jenjang pendidikan yang mulanya bersatatus Program Pendidikan Spesialis (SP.1). Program ini diselenggarakan sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Dekan FH Undip Nomor 21/PT09.1/1981 dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 12/Dikti/Kep/1984.
Kemendikbud Buka Beasiswa Magister di Luar Negeri, Simak Syaratnya
Program Magister Kenotariatan adalah bidang studi yang memfokuskan pada hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan dokumen-dokumen hukum dan perjanjian antara individu atau entitas hukum, serta memiliki peran penting dalam menjaga keabsahan dan keamanan transaksi hukum, serta melindungi hak-hak individu dan entitas hukum.
Scholarships Fakultas Magister Kenotariatan FH Unair
Beasiswa Parsial diberikan untuk jenjang pendidikan: Magister Program satu gelar (single degree/joint degree) atau dua gelar (double degree) dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,Doktor Program satu gelar (single degree/joint degree) atau dua gelar (double degree) dengan durasi pendanaan studi paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan,
Magister Kenotariatan UNIB Gelar Kuliah Umum Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Artikel
Jelajahi program studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Temukan berbagai keunggulan dan peluang karier yang menjanjikan dalam bidang ini.
[Kuliah Tamu Prodi S2 Magister Kenotariatan] Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Biaya Pendidikan. Berdasarkan SK Biaya Pendidikan UI Tahun 2022. BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Magister Kenotariatan dibayarkan sejumlah Rp15.000.000,00 untuk kelas reguler. DP (Dana Pengembangan) hanya dibayarkan saat awal masuk kuliah sebesar Rp16.000.000,00.
Magister Kenotariatan Pengumuman
Tujuan Program Studi. 1. Tujuan Umum Pendidikan Prodi Magister Kenotariatan adalah: a. Menghasilkan Magister Kenotariatan yang: 1. Memiliki kompetensi khusus sebagai profesional hukum; 2. Mampu meningkatkan kemampuan akademik untuk pendidikan lanjut; 3. Mampu meningkatkan kualitas pelayanan profesi hukum; b.